Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 170
oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
ketenagakerjaan setempat.
"Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda tidak
menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada
pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
dibayarkan pada tahun 2020," jelas SE.
Di sisi lain, ia meminta kepada gubernur di masing-masing provinsi untuk membentuk Pos
Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 dengan memperhatikan prosedur/protokol
kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Hal ini dilakukan dalam rangka mengefektifkan
pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 2020.
"Serta menyampaikan SE ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di
wilayah saudara," katanya.
Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Lalu ditembuskan ke
presiden dan wakil presiden, menteri, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), dan pimpinan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh.
169
