Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 192

EKONOMI BELUM PULIH, PENGUSAHA MASIH PERLU ATURAN CICIL THR

              Jakarta -  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani  mengatakan
              pengusaha masih membutuhkan kebijakan untuk mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (
              THR  ) keagamaan. Alasannya, masih banyak sektor yang belum pulih akibat pandemi covid-19.

              "Kalau melihat kondisi saat ini, kelihatannya masih perlu aturan mencicil. Masih banyak sektor
              yang  terdampak  pandemi  dan  belum  ada  tanda-tanda  pemulihan,"  ujarnya  kepada
              CNNIndonesia.com, Rabu (17/3).

              Namun, ia menuturkan Apindo belum mengadakan pembahasan mengenai THR tahun ini dengan
              anggota. Pendapat tersebut masih berdasarkan pandangan pribadinya.

              "Saya belum koordinasi dengan rekan-rekan asosiasi bahas masalah THR ini," katanya.

              Terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi Lukman
              mengatakan cicilan THR bergantung pada sektor. Khusus untuk sektor yang belum pulih usai
              pandemi maka ia menilai masih membutuhkan cicilan pembayaran THR.

              "Tergantung  sektor,  kalau  yang  parah  masih  banyak,  misal  sektor  pariwisata,  hotel,  dan
              restoran," ucapnya.

              Senada dengan Hariyadi, ia mengatakan belum ada pembahasan mengenai kebijakan THR ini di
              kalangan pengusaha. Ia juga belum mendapat ajakan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk
              mendiskusikan hal tersebut.

              Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan membuka opsi perusahaan swasta untuk mencicil
              pembayaran THR keagamaan di masa pemulihan pandemi covid-19 tahun ini.

              Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
              Tenaga  Kerja  (Ditjen  PHI  JSK)  Kementerian  Ketenagakerjaan  Dinar  Titus  Jogaswitani
              mengatakan masih mempelajari situasi perusahaan di dalam negeri.
              Jika perusahaan yang terdampak pandemi covid-19 masih banyak, maka bukan tidak mungkin
              pemerintah menerapkan kebijakan pembayaran THR yang sama seperti 2020 lalu.

              "Masih dalam proses, masih dipelajari kondisi perusahaan sejauh mana terdampak covid-19.
              (Jika masih banyak perusahaan terdampak covid-19), mungkin saja (aturan THR seperti 2020),"
              ungkap Dinar kepada  CNNIndonesia.com  .

              Saat ini, Kemnaker juga masih mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pembayaran THR tahun
              lalu.  Dinar  belum  bisa memastikan  apakah  kebijakan  pembayaran  THR  tahun  ini  akan  sama
              seperti 2020 lalu.

              "Ini sekarang masih proses mengkaji," jelasnya.
              Sebagai  informasi,  pemerintah  mengizinkan  perusahaan  swasta  melakukan  tunda  atau  cicil
              pembayaran THR Keagamaan pada 2020. Namun, pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini
              tetap harus diselesaikan pada 2020.

              Izin ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
              tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan
              dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).





                                                           191
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197