Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 220
Menurutnya, ada empat bentuk peran dukungan yang dapat dilakukan pemerintah daerah
(pemda) dalam mewujudkan cita-cita UU Ciptaker yang juga sudah terkandung dalam empat
peraturan pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan.
Seperti dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur mengenai
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), pemda mempunyai peran terkait dengan pendapatan
daerah yang berasal dari Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA).
Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, pemda mempunyai peran menerima
pencatatan PKWT di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota dan menerima pelaporan PIIK bagi
daerah yang belum tersedia sarana online.
Untuk PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pemda mempunyai peran melaksanakan
kebijakan pengupahan seperti mengikuti pedoman pemerintah pusat untuk Upah Minimum
Provinsi (UMP).
"Peran lainnya yaitu mencabut Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2
November 2020 selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkan, membentuk Dewan
Pengupahan Provinsi yang wajib dan kabupaten/kota yang tidak wajib, dan pembinaan,
pengawasan dan penegakan hukum." tegas Ida. (Ant)
219
