Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 257
"Bila THR dibayar mencicil atau tidak 100%, maka daya beli pekerja makin terpukul di tengah
pandemi korona ini akibat mereka di rumahkan dan upah dibayar alakadar-nya," ujar Said, Rabu
(17/3).
Dampak dari merosotnya daya beli kaum buruh ini, menyebabkan konsumsi juga turun. Padahal
di sisi lain menjelang Ramadan dan Lebaran terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
Said meminta agar terdapat keseimbangan dan rasa keadilan antara kepentingan pekerja dan
pengusaha. Apalagi pengusaha selama krisis sudah mendapat stimulus dan keringanan
pembayaran pajak dari pemerintah, sehingga wajar jika THR dan upah pekerja tetap dibayar
penuh,
Menanggapi ini, Harijanto Ketua bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
menyatakan belum berkomunikasi dengan anggota soal pembayaran THR Lebaran 2021.
Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan masih menggodok aturan teknis pembayaran THR
Lebaran 2021.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi bilang hingga kini, pihaknya masih mengkaji apakah
kebijakan pembayaran THR tahun ini sama seperti 2020 atau tidak. "Kami harapkan di awal
Ramadan mendatang sudah ada ketetapan," katanya, Rabu (17/3).
Anwar menerangkan, ketentuan mengenai THR sejatinya sudah mei\jadi kewajiban bagi
perusahaan kepada para pekerjanya. Namun pada tahun lalu pemerintah membuat kelonggaran
akibat mayoritas pelaku usaha terkena dampak pandemi Covid-19. Kemnaker hanya memastikan
bahwa pekerja tetap menerima hak meskipun diangsur.
Poin Penting Permenaker No 6/2016 tentang THR Keagamaan
1. Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/ buruh yang telah mempunyai
masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-
menerus atau lebih.
2. THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja
waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
3. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus
atau lebih diberikan sebesar 1 (satu)
bulan upah.
4. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus tetapi kurang
clari 12 bulan, diberikan secara
proporsional sesuai masa keria dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan satu kali
upan.
5. Upah 1 (satu) bulan terdiri dari komponen upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih
(clean wages) atau upah pokok,
termasuk tunjangan tetap.
256