Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 49
Judul Menaker Beberkan Peran yang Harus Dimainkan Pemda Terkait UU
Ciptaker
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/367644/34/menaker-beberkan-
peran-yang-harus-dimainkan-pemda-terkait-uu-ciptaker-1615979035
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-03-17 19:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Untuk itu diperlukan adanya
kesepahaman, sinergitas, dan kerja keras seluruh elemen bangsa, khususnya aparatur
pemerintah, baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam mengawal pelaksanaan ketentuan UU
Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Pertama, dalam PP Nomor 34 Tahun
2021 yang mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemerintah daerah mempunyai
peran terkait dengan pendapatan daerah yang berasal dari DKPTKA, peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai retribusi perpanjangan izin mempekerjakan
TKA wajib disesuaikan paling lambat 3 bulan sejak PP ini berlaku, dan pemerintah daerah
melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan TKA sesuai dengan kewenangan
masing-masing
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Peran lainnya yaitu mencabut upah
minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 selambat-lambatnya satu
tahun sejak ditetapkan, pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi (wajib) dan Kabupaten/Kota
(tidak wajib); dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum (pengenaan sanksi)
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya memiliki cita-cita dan tujuan yang
mulia, yakni penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya serta meningkatkan kualitas
perlindungan bagi pekerja atau buruh.
Dalam mewujudkan amanat UU Cipta Kerja tersebut, Ida meminta seluruh elemen bangsa,
khususnya Kadisnaker seluruh Indonesia agar berkolaborasi dan bersinergi. "Untuk itu diperlukan
adanya kesepahaman, sinergitas, dan kerja keras seluruh elemen bangsa, khususnya aparatur
pemerintah, baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam mengawal pelaksanaan ketentuan UU
48
