Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 52
Judul Menaker minta seluruh Kadisnasker kawal implementasi UU Cipta Kerja
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2048174/menaker-minta-seluruh-
kadisnasker-kawal-implementasi-uu-cipta-kerja
Jurnalis Prisca Triferna Violleta
Tanggal 2021-03-17 19:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Untuk itu, diperlukan adanya kesepahaman,
sinergi, dan kerja keras seluruh elemen bangsa, khususnya aparatur pemerintah baik di tingkat
pusat ataupun daerah dalam mengawal pelaksanaan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan
pelaksanaannya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Peran lainnya yaitu mencabut Upah Minimum
Sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 selambat-lambatnya satu tahun sejak
ditetapkan, membentuk Dewan Pengupahan Provinsi yang wajib dan kabupaten/kota yang tidak
wajib, dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para kepala dinas ketenagakerjaan
di seluruh Indonesia untuk bersinergi mengawal implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan
aturan turunannya. Untuk itu, diperlukan adanya kesepahaman, sinergi, dan kerja keras seluruh
elemen bangsa, khususnya aparatur pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam
mengawal pelaksanaan ketentuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, kata Menaker
Ida saat melakukan Rapat Koordinasi dengan Kadisnaker seluruh Indonesia secara virtual di
Jakarta pada Rabu.
MENAKER MINTA SELURUH KADISNASKER KAWAL IMPLEMENTASI UU CIPTA
KERJA
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para kepala dinas
ketenagakerjaan di seluruh Indonesia untuk bersinergi mengawal implementasi Undang-Undang
Cipta Kerja dan aturan turunannya.
"Untuk itu, diperlukan adanya kesepahaman, sinergi, dan kerja keras seluruh elemen bangsa,
khususnya aparatur pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam mengawal
51
