Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 51
Pengupahan Provinsi (wajib) dan Kabupaten/Kota (tidak wajib); dan pembinaan, pengawasan
dan penegakan hukum (pengenaan sanksi)," kata Ida. Keempat, dalam PP Nomor 37 Tahun
2021 yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan,
pemerintah daerah mempunyai peran memberikan layanan pengantar kerja dan layanan
pelatihan kerja terkait manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, menyediakan sarana dan
prasarana dalam rangka memberikan layanan jaminan sosial yang terintegrasi, dan pembinaan,
pengawasan, dan penegakan hukum (pengenaan sanksi) terkait pelaksanaan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan. (uka).
50
