Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya," kata Ida saat melakukan Rapat Koordinasi dengan
Kadisnaker se-Indonesia secara virtual di Jakarta, Rabu (17/3/2021).

MENAKER BEBERKAN PERAN YANG HARUS DIMAINKAN PEMDA TERKAIT UU
CIPTAKER

Menaker Beberkan Peran yang Harus Dimainkan Pemda Terkait UU Ciptaker Michelle Natalia
Rabu, 17 Maret 2021 - 19:08 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menekankan
bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan
pelaksanaannya memiliki cita-cita dan tujuan yang mulia, yakni penciptaan lapangan pekerjaan
yang seluas-luasnya serta meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja atau buruh.
Dalam mewujudkan amanat UU Cipta Kerja tersebut, Ida meminta seluruh elemen bangsa,
khususnya Kadisnaker seluruh Indonesia agar berkolaborasi dan bersinergi. "Untuk itu diperlukan
adanya kesepahaman, sinergitas, dan kerja keras seluruh elemen bangsa, khususnya aparatur
pemerintah, baik di tingkat pusat ataupun daerah dalam mengawal pelaksanaan ketentuan UU
Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya," kata Ida saat melakukan Rapat Koordinasi dengan
Kadisnaker se-Indonesia secara virtual di Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Ida menambahkan, bentuk kolaborasi dan sinergi lainnya, yaitu selalu mengedepankan kekuatan
dialog dalam menampung aspirasi stakeholder. Lalu memberikan pemahaman yang positif
kepada stakeholder mengenai UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Kemudian,
berkoordinasi dengan institusi terkait di daerah masing-masing, dan mendukung dan
berkontribusi dalam aktivitas komunikasi publik terkait UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

Ida mengatakan, ada empat bentuk peran dukungan yang dapat dilakukan pemerintah daerah
dalam mewujudkan cita-cita UU Cipta Kerja. Hal itu telah diatur dalam empat peraturan
pemerintah tersebut.

"Pertama, dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, pemerintah daerah mempunyai peran terkait dengan pendapatan daerah yang berasal
dari DKPTKA, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai retribusi
perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib disesuaikan paling lambat 3 bulan sejak PP ini
berlaku, dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan
TKA sesuai dengan kewenangan masing-masing," jelas Ida.

Kedua, dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja,
pemerintah daerah mempunyai peran menerima pencatatan PKWT di disnaker kabupaten/kota,
dan menerima pelaporan PHK bagi daerah yang belum tersedia sarana jaringan/daring.
"Pemerintah daerah juga berperan memberikan layanan mediasi terkait penyelesaian
perselisihan HI (termasuk perselisihan PHK) dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum
(pengenaan sanksi)," ucapnya.

Ketiga, dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Pengupahan, pemerintah
daerah mempunyai peran melaksanakan kebijakan pengupahan. Dalam pelaksanaannya, pemda
wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat, penetapan upah minimum provinsi (wajib),
dan penetapan upah minimum kabupaten/kota (tidak wajib).

"Peran lainnya yaitu mencabut upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2
November 2020 selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkan, pembentukan Dewan

49