Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

bersumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemenaker, senilai 2,1 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwokerto Sunarwan, Rabu (17/3/2021) saat ditemui seusai
Groundbreaking Pembangunan Perumahan Adyaksa di Desa Karanggintung, Kecamatan
Sumbang, Banyumas, menjelaskan pihaknya telah menetapkan dua tersangka terkait dugaan
korupsi dana bantuan JPS dari Kemenaker.

"Dua tersangka itu adalah MT dan AM warga Cilongok. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka
setelah kami melakukan ekspos internal pada kemarin sore," kata Sunarwan. Selain menetapkan
kedua tersangka tim penyidik juga kembali menyita barang bukti berupa uang tunai dari kedua
tersangka.

Menurutnya jika sebelumnya tim penyidik menaksir kerugian negara mencapai Rp1,9 miliar, kini
telah menjadi Rp 2,1 miliar. "Sebelumnya, dari tangan tersangka, penyidik menyita sebanyak Rp
470 juta. Kemudian penyidik kembali menyita Rp 200 juta. Dari jumlah tersebut, Rp 160 juta di
antaranya disita dari AM dan Rp40 juta dari MT," ungkapnya.

Ia menambahkan dana bantuan terhadap warga terdampak Covid-19 yang seharusnya diberikan
untuk kepada 48 kelompok tani dengan masing-masing kelompok mendapat bantuan Rp 40 juta,
diduga diselewengkan.
Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi lainnya, bantuan yang seharusnya
diterima 48 kelompok itu malah diselewengkan, untuk pembangunan greenhouse melon.
Sebetulnya konsep bantuan dari untuk jaring pengaman sosial dari Ditjen Binapenta & PKK sudah
bagus. Sebab, rekening dibuatkan oleh pusat setelah kelompok mengajukan proposal bantuan.

Selanjutnya kelompok-kelompok yang dibentuk di antaranya adalah budidaya durian, ketela
pohon dan lainnya. Namun begitu kelompok terbentuk dan mengajukan bantuan dana, maka
bantuan langsung masuk rekening kelompok. Tetapi, begitu uang cair, ketua kelompok diminta
untuk mencairkan dananya. Setelah itu diminta oleh tersangka ke AM.

Pencarian sudah dimulai sejak 1 Desember 2020 lalu. Tetapi sesudah dicairkan dan diserahkan
ke AM, ternyata sampai sekarang kelompok tidak menerima. Sehingga tidak ada kegiatan sama
sekali. Kejari akan menjerat para tersangkan nantinya dengan UU Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah (Jateng) Priyanto saat ditemui di Purwokerto,
menambahkan pihaknya sudah melakukan pencegahan-pencegahan. Namun upaya itu sudah
tidak diindahkan, maka dilaksanakan penindakan. Penindakan yang dilakukan contohnya yang
dilaksanakan oleh Kejari Purwokerto ini. " Karena ternyata bantuan kepada kelompok-kelompok
tani disalahgunakan," ungkapnya.

Saat ini Kejati Jawa Tengah juga melakukan pengumpulan data mengenai pelaksanaan e-warung
dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ia meminta pelaksanaan harus sesuai aturan. Bahkan ia
meminta jika ada informasi penyelewenangan, laporkanlah. Karena masyarakat yang menerima
bantuan, mereka ingin bahagia. (Dri).

88