Page 46 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2019
P. 46
Dalam kesempatan tersebut, Budiman menyampaikan, RPP ini menjabarkan 9 pasal
dari UU 18/2017. Simplikasi peraturan perundang-undangan menjadi alasan
mendasar penyusunan aturan turunan UU 18/2017 menjadi 3 Peraturan Pemerintah,
3 Perpres, 5 Permenaker dan 3 Peraturan Kepala Badan.
Sementara itu perwakilan CSO, Daniel Awigra, selaku Deputi Direktur Human Rights
Working Group (HRWG) berpendapat, mengingat RPP merupakan jantung
pelaksanaan PPMI, maka perlu diperjelas draft yang masih bersifat umum dan
belum spesifik dalam memberikan pelindungan kepada PMI.
"Mekanisme perlindungan semacam apa? Siapa yang akan bertanggung jawab
untuk isu apa? di level mana?"katanya.
Ia menilai, soal perlindungan pekerja migran juga memiliki dimensi langsung, yakni
pemberian akses perlindungan dan membangun lingkungan yang mendukung
perlindungan.
"Bagaimana mekanisme perlindungan saat pekerja migran sedang bekerja di luar
negeri tahu? Bagaimana mengakses perlindungan dari pemerintah? Ini menyangkut
soal kepastian hukum," kata Daniel.
Pada kesempatan yang sama, Seknas Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri
Wisnuwardhani, mengatakan, bahwa RPP Perlindungan dan pengawasan harus juga
menekankan mekanisme penanganan kasus dan bantuan hukum bagi PMI.
Menurutnya, perlu ada bab tersendiri yg menjelaskan turunan dari pasal 77 ayat 3
UU PPMI mengenai penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.
"Apakah PMI dapat menyelesaikan perselisihan melalui PHI, sehingga penyelesaian
dapat segera diselesaikan," kata Savitri.
Page 45 of 122.
