Page 50 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2019
P. 50
Turki, maka diperlukan peningkatan kerjasama di bidang penempatan dan
perlindungan PMI di Turki. Berdasarkan sektor usaha periode tahun 2017 hingga
Juni 2019 adanya PMI di Turki sebanyak 2.473 orang.
"Pembentukan kerja sama ini merupakan upaya Pemerintah Republik Indonesia
dalam rangka memperluas penempatan tenaga kerja terampil Indonesia di sektor
formal sehingga Pekerja Migran Indonesia dapat menembus pasar kerja di kawasan
Eropa," kata Hanif.
Selain itu, dalam courtessy call tersebut, Menteri Tenaga Kerja Turki mengapresiasi
kinerja pemerintah Indonesia dalam mengurangi pengangguran di Indonesia.
Menaker Hanif mempromosikan pendekatan yang dipakai pemerintah Indonesia
mengenai hal tersebut.
"Pertama, kebijakan Pemerintah Indonesia dengan membuka investasi sebesar-
besarnya. Kedua, dampak dari pembangunan infrastruktur maka banyak menyerap
tenaga kerja. Ketiga, dana desa yang mana kebijakan Pak Jokowi ini untuk
membangun pedesaaan. Sehingga penyerapan tenaga kerja baik," kata Hanif.
Menaker Hanif menambahkan pemerintah Indonesia juga memfasilitasi digital
ekonomi dengan memberikan fasilitas kemudahan pajak, perbankan dan lain-lain
sehingga e-commerce yang begitu pesat pertumbuhannya menyerap tenaga kerja.
Sebagai negara dengan penduduk Islam yang besar dan aktif dalam berbagai forum
multilateral seperti G20, Organisasi Kerja Sama Negara-Negara Islam (OKI) dan lain
lain, Menaker Hanif meminta Menaker Turki untuk di G20 tidak hanya membahas
aging people, namun juga fokus pada negara yang mengalami bonus demografis
seperti Indonesia.
"Saya meminta Menaker Turki untuk bersama-sama aktif menyuarakan pentingnya
pemberdayaan pemuda yang akan menjadi kelompok besar di populasi Indonesia
melalui pelatihan-pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan untuk masuk dunia
kerja," kata Hanif.
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro
Putri menegaskan akan banyak manfaat yang akan timbul jika MoU ini terwujud
untuk Indonesia. MoU ini rencananya akan ditandatangani oleh kedua menteri di
sela-sela pertemuan Tingkat Menteri Ketenagakerjaan G-20 di Matsuyama Jepang
mendatang.
"Setelah MoU ditandatangani akan ada beberapa hal yang akan dikerjakan yaitu
pembentukan tim teknis. Mereka akan membahas mengenai seberapa besar
kemungkinan cakupan layanan BPJS bagi pekerja migran Indonesia. Kemudian,
peneliti Puslitbang Kemnaker akan ke Turki untuk meningkatkan kapasitas penelitian
ketenagakerjaan sehingga hasilnya bisa mendukung ketenagakerjaan ke depannya,"
kata Putri.
Page 49 of 122.
