Page 54 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JULI 2019
P. 54
"Dalam pertemuan bilateral antara Erdogan dan presiden, disebutlah kerja sama
bilateral bidang-bidang teknis, termasuk bidang ketenagakerjaan yang harus
diupayakan segera terwujud," kata Hanif.
Dengan mempertimbangkan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang cukup
besar jumlahnya di Turki, maka diperlukan peningkatan kerja sama di bidang
penempatan dan perlindungan di Turki. Berdasarkan sektor usaha pada 2017 - Juni
2019, ada 2.473 orang pekerja Indonesia di Turki.
"Pembentukan kerja sama ini merupakan upaya pemerintah RI dalam rangka
memperluas penempatan tenaga kerja terampil Indonesia di sektor formal, sehingga
pekerja migran Indonesia dapat menembus pasar kerja di kawasan Eropa," kata
Hanif.
Selain itu, dalam courtessy call tersebut, Menteri Tenaga Kerja Turki mengapresiasi
kinerja pemerintah Indonesia dalam mengurangi pengangguran di Indonesia.
Menaker mempromosikan pendekatan yang dipakai pemerintah Indonesia mengenai
hal tersebut.
"Pertama, kebijakan pemerintah Indonesia dengan membuka investasi sebesar-
besarnya. Kedua, dampak dari pembangunan infrastruktur, banyak menyerap
tenaga kerja. Ketiga, dana desa yang mana kebijakan presiden ini untuk
membangun pedesaaan, sehingga penyerapan tenaga kerja baik," kata Hanif.
Menaker menambahkan, pemerintah Indonesia juga memfasilitasi digital ekonomi
dengan memberikan fasilitas kemudahan pajak, perbankan dan lain-lain, sehingga
e-commerce tumbuh pesat dan menyerap tenaga kerja.
Sebagai negara dengan penduduk Islam yang besar dan aktif dalam berbagai forum
multilateral seperti G20, Organisasi Kerja Sama Negara-Negara Islam (OKI) dan lain
lain, Menaker minta Menaker Turki untuk tidak hanya membahas aging people di
G20, tapi juga fokus pada negara yang mengalami bonus demografis seperti
Indonesia.
"Saya minta Menaker Turki untuk bersama-sama aktif menyuarakan pentingnya
pemberdayaan pemuda yang akan menjadi kelompok besar di populasi Indonesia,
melalui pelatihan-pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan untuk masuk dunia
kerja," kata Hanif.
Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri
menegaskan, akan banyak manfaat yang akan timbul jika MoU ini terwujud untuk
Indonesia.
"Setelah MoU ditandatangani, akan ada beberapa hal yang akan dikerjakan, yaitu
pembentukan tim teknis. Mereka akan membahas mengenai seberapa besar
kemungkinan cakupan layanan BPJS bagi pekerja migran Indonesia, kemudian
peneliti Puslitbang Kemnaker akan ke Turki, meningkatkan kapasitas penelitian
ketenagakerjaan sehingga hasilnya bisa mendukung ketenagakerjaan ke depannya,"
kata Putri.
Page 53 of 122.
