Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020
P. 24

Title          TOLAK OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA, BURUH MINTA DUKUNGAN TOKOH AGAMA
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      04 Maret 2020
                              https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/08453891/tolak-omnibus-law -ruu-cipta-
               Page/URL
                              kerja-buruh-minta-dukungan-tokoh-agama
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative







               JAKARTA, - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) berencana akan mendatangi
               sejumlah kantor organisasi keagamaan guna meminta dukungan terkait penolakan
               omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.


               "Kami meminta dukungan terkait dengan perjuangan kita ini kepada tokoh-tokoh
               agama," ujar Sekjen Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto saat
               dihubungi Kompas.com, Selasa (2/3/2020).


               Adapun organisasi keagamaan yang rencananya akan didatangi antara lain PB
               Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, hingga Persekutuan Gereja-gereja di
               Indonesia (PGI).

               Persoalan itu, lanjut dia, paket penyederhanaan regulasi yang ditawarkan
               pemerintah lebih banyak merugikan kalangan pekerja buruh.


               "Bahwa ada hal-hal di omnibus law yang merugikan pekerja-pekerja buruh," kata
               dia.


               Dia mengatakan, dalam waktu dekat MPBI akan melakukan rapat guna membahas
               teknis pertemuan dengan para tokoh agama tersebut.


               Kemudian juga diikuti lebih dari 50 federasi serikat pekerja yang mempunyai
               anggota lebih dari 10 juta orang di 34 provinsi dan 400 kabupaten dan kota.

               Setidaknya, ada sembilan alasan spesifik mengapa mereka menolak omnibus law
               RUU Cipta Kerja.

               Sembilan alasan itu, yakni hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon,
               penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas
               waktu.

               Kemudian, jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak
               terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah.

               Selain itu, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan
               pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan.








                                                       Page 23 of 105.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29