Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 MARET 2020
P. 90
Terburu-buru Dalam aksi demo itu, para mahasiswa menentang pengesahan RUU
Omnibus Law karena banyak merugikan kaum buruh dan rakyat banyak. Terlebih,
pemerintah tak banyak melibatkan masyarakat dan tak transparan dalam
penyusunannya.
"Apa yang disampaikan pemerintah dalam merumuskan Omnibus Law terkesan
terburu-buru. Sehingga akhirnya partisipasi masyarakat sendiri yang menjadi poin
penting tidak ada," kata Koordinator Pusat BEM-SI Remy Hastian di lokasi unjuk
rasa.
Para mahasiswa menyoroti sejumlah aturan dalam RUU tersebut. Misalnya,
penghapusan upah minimum kota, penghapusan pesangon, dan penghapusan batas
kontrak tenaga kerja yang merugikan kaum buruh.
Selain itu, mahasiswa juga menaruh perhatian pada dampak lingkungan akibat
RUU itu. Mereka menolak penyederhanaan izin investasi yang memangkas
kewajiban perusahaan dalam izin lingkungan.
"Yang jadi penolakan bagi kita adalah Omnibus Law ini bisa dibilang adalah cacat
formil, kita tekankan bahwa perundang-undangan yang ada," ucapnya.
RUU Omnibus Law Cipta Kerja sendiri telah diserahkan oleh Pemerintah ke DPR
pada Rabu (12/2). RUU itu termasuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020.
Aturan itu merupakan usulan Presiden Joko Widodo di periode kedua
pemerintahannya. Dia mengklaim RUU itu dapat memangkas regulasi dan
mempermudah investasi (dhf/arh).
Page 89 of 105.
