Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2019
P. 40
Title PEMERINTAH PERCEPAT SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI
Media Name merdeka.com
Pub. Date 27 Januari 2019
https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-percepat-sertifikasi-tenaga-ke rja-
Page/URL
konstruksi.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama meningkatkan jumlah tenaga kerja
konstruksi kompeten dan bersertifikat melalui program sertifikasi. Tercatat, jumlah
tenaga kerja konstruksi di Indonesia saat ini sebanyak 8,1 juta orang, namun hanya
500 ribu orang tenaga kerja kontruksi yang memiliki sertifikat.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, akan terus melanjutkan percepatan
program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada 2019. Adapun
program pelatihan dan sertifikasi diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai
pihak mulai dari perguruan tinggi, asosiasi perusahaan konstruksi, BUMN konstruksi,
dan juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
"Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi ini, bukan proteksi yang
dikedepankan, tapi kompetensi, khususnya di bidang konstruksi. Kita tidak mungkin
menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi,
kita harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik," kata dia melalui keterangan
resminya, Minggu (27/1).
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif
Burhanuddin menyatakan, dengan adanya sinkronisasi data antara Ditjen Bina
Konstruksi dengan Ditjen Dukcapil, permasalahan yang terjadi selama ini dalam
proses verifikasi, validasi dan pemutakhiran data peserta pelatihan/uji sertifikasi
kompetensi konstruksi dapat diminimalisir.
Dia menambahkan, data kependudukan juga akan menyempurnakan sistem informasi
tenaga kerja konstruksi (Dayanaker) yang dikelola oleh Ditjen Bina Konstruksi yang
menyajikan data tenaga kerja konstruksi tenaga ahli dan tenaga terampil yang sudah
dilatih dan memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga Sistem Dayanaker menjadi acuan
bagi semua penyedia jasa dalam mempekerjakan tenaga kerja konstruksi.
"Bila kita sudah memiliki data yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan
akurasinya, maka akan memudahkan pembuat kebijakan dalam menetapkan standar
remunerasi pekerja. Selain itu menyusun kebijakan pembangunan konstruksi yang
lebih holistik," kata Syarif.
Page 39 of 248.
