Page 43 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2019
P. 43
Berdasarkan temuan survei, upah riil yang diterima jurnalis masih jauh di bawah
standar upah layak AJI Jakarta. Hanya satu media di Jakarta yang menggaji
wartawannya di atas standar upah layak. Yang memprihatinkan, terdapat 10 media
yang menggaji wartawannya di bawah UMP DKI Jakarta 2019. Padahal inflasi terus
terjadi setiap tahun.
Jurnalis juga belum mendapatkan hak-hak paling mendasar layaknya pekerja lain.
Dari 87 responden survei, sebanyak 40 persen menyebutkan hari libur mereka kurang
dari dua hari dalam sepekan. Mayoritas jurnalis (32 persen) bekerja lebih dari 10 jam
dalam sehari. Dan 95 persen menyatakan tidak memperoleh uang lembur ketika
bekerja lebih dari 8 jam sehari.
Di luar upah layak, perusahaan media juga wajib memberikan jaminan keselamatan
kerja, jaminan kesehatan dan jaminan sosial kepada setiap jurnalis dan keluarganya.
Ini termasuk hak mendasar seperti jam kerja, hak lembur dan jatah libur seperti yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Saat ini, Pasal 8 Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang
Standar Perusahaan Pers hanya mewajibkan perusahaan pers membayar upah
jurnalis dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan UMP minimal 13 kali
dalam setahun. Sekretaris AJI Jakarta Afwan Purwanto menyatakan AJI Jakarta
mendorong agar ada perubahan aturan standar perusahaan pers. Jurnalis setidaknya
digaji minimal 14 kali dalam setahun.
"Kami juga meminta Dewan Pers tidak hanya mendorong jurnalis tersertifikasi, tapi
mendorong perusahaan media agar menggaji jurnalisnya secara layak. Jangan sampai
jurnalisnya tersertifikasi, tapi gajinya belum layak," kata Afwan.
Page 42 of 248.
