Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JANUARI 2019
P. 41
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yaya Supriyatna
menambahkan, masalah yang terjadi di lapangan di antaranya data dukung yang
disampaikan dalam proses sertifikasi tidak sesuai dengan data diri tenaga kerja.
"Hal ini membuat proses sertifikasi menjadi berjalan lebih lama dikarenakan harus
dilakukan verifikasi manual dengan waktu sekitar enam hari. Dengan adanya kerja
sama pemanfaatan data kependudukan, proses verifikasi akan lebih cepat dalam
hitungan jam," ujar dia.
Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga
kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja.
Sertifikat diterbitkan oleh Lembaga yakni LPJK yang mendapatkan kewenangan dari
Menteri PUPR untuk melakukan proses sertifikasi dan registrasi.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Ditjen Dukcapil Kemendagri Gunawan menyampaikan, melalui kerja sama ini pihaknya
akan memberikan hak akses data catatan sipil kepada Ditjen Bina Konstruksi
Kementerian PUPR.
"Jadi yang kami berikan bukan berupa data keseluruhan catatan sipil, karena
aturannya tidak memperbolehkan. Kami hanya memberikan hak akses untuk
keperluan terbatas, dalam hal ini data yang diperlukan untuk verifikasi data tenaga
kerja konstruksi melalui data NIK," ujar Gunawan
Page 40 of 248.
