Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER2019
P. 117
bermacam-macam dengan pemerintah. "Fee-nya dari collection fee yang sudah kita
kasih, dia 3-4 persen dari suku bunga KUR itu," ucapnya.
Dengan begitu, suku bunga subsidi untuk TKI sebesar 14 persen, jadi 3,5 persen itu
adalah collection fee. "KUR mikro kan 10,5 persen subsidinya, KUR TKI itu 14
persen," kata Iskandar.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah membenarkan sebagian TKI tidak memiliki
akses perbankan di luar negeri sebagai penyebab NPL KUR membengkak. "Ya tadi
ada beberapa di antaranya memang para pekerja kita tidak memiliki akses
perbankan," katanya.
Usul Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pemerintah agar bisa bekerja sama
dengan berbagai perbankan di negara penempatan para TKI diharapkan bisa
mendorong para TKI mampu mencicil pembayaran KUR. "Nanti kita kerja sama
dengan perbankan di negara setempat sehingga mempermudah mereka untuk
mengangsur. Itu problem-nya, memang di situ," kata Ida.
Pemerintah, kata Ida, juga akan memperluas akses penyaluran KUR melalui kerja
sama dengan perbankan milik negara penempatan TKI seperti Jepang, Jerman, dan
beberapa negara lain yang akan dilakukan pada 2020 mendatang. "Kita harapkan
bentuknya adalah government to government jadi jaminan perlindungan bisa
didapatkan dan kemudian kita berusaha untuk mendapatkan kerja sama dengan
bank-bank tersebut," katanya.
Selama ini, menurut Ida, para TKI menggunakan pembiayaan KUR sebagai modal
untuk bekerja ke luar negeri. Dengan keputusan pemerintah menurunkan bunga
KUR menjadi 6 persen, diharapkan dapat semakin banyak penempatan tenaga kerja
di luar negeri. "Untuk penempatan mereka di luar negeri kan butuh biaya nah itu
mereka mendapatkan pembiayaan itu dari KUR," ujarnya.
Pemerintah telah resmi menurunkan kembali suku bunga KUR dari 7 persen menjadi
6 persen per tahun yang akan mulai dilakukan pada 1 Januari 2020. "Telah
disepakati bahwa KUR ke depan adalah KUR yang pro rakyat karena per 1 Januari
2020 kita setuju untuk diturunkan dari 7 persen menjadi 6 persen," kata Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Berdasar catatan Kemenko Perekonomian, penyaluran KUR sejak Agustus 2015
hingga 31 Agustus 2019 mencapai Rp 435,4 triliun dan telah diterima oleh 17,5 juta
debitor serta rasio kredit macet atau NPL-nya yaitu 1,31 persen.
Page 117 of 182.
