Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2020
P. 38
Title SAAT PANDEMI CORONA, JOKOWI GAGAL MELINDUNGI BURUH DARI PHK
Media Name tirto.id
Pub. Date 07 April 2020
Page/URL https://tirto.id/saat-pandemi-corona-jokowi-gagal-melindungi-buruh-dar i-phk-eLlR
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jokowi meminta para pengusaha tidak PHK saat Corona, tapi diabaikan.
Imbauan Presiden Joko Widodo saat mengumumkan kebijakan work from home
(WFH) untuk menekan angka penyebaran pandemi COVID-19 kepada para
pengusaha sebetulnya jelas dan tegas: jangan sampai ada pemutusan hubungan
kerja (PHK).
"Beri tahu kepada perusahaan-perusahaan, agar tidak melakukan pemutusan
hubungan kerja," katanya, menginstruksikan para menteri, 16 Maret lalu.
Mengikuti imbauan tersebut, pemerintah lantas mengeluarkan kebijakan lain,
termasuk memberikan keringanan pajak . Tapi setelah dua pekan imbauan yang
disiarkan di media massa ia ucapkan, apa yang terjadi justru sebaliknya.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mencatat 14.697
perusahaan telah merumahkan 13.279 buruh. 'Merumahkan' adalah istilah yang
umum dipakai untuk merujuk ke situasi saat para buruh tidak perlu bekerja, tapi
tanpa mendapat upah. Sebanyak 3.348 perusahaan yang lain telah mem-PHK
30.137 buruh.
Sementara di Jawa Tengah, setidaknya ada lebih dari 2.800 buruh mengalami nasib
serupa.
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Muhammad Isnur menilai banyaknya buruh yang di-PHK selama masa pandemi, dan
dikontraskan dengan pernyataan Jokowi, menunjukkan betapa lemahnya
pengawasan pemerintah. Ia menilai imbauan Jokowi sama sekali tidak cukup.
"Kalau mengimbau saja, apa bedanya dengan tokoh agama?" katanya kepada
reporter Tirto , Senin (6/4/2020).
Kompensasi PHK di Omnibus Law Bikin 'Cilaka' Isnur menduga banyak PHK terjadi
tanpa mekanisme yang sesuai Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, cacat hukum. Sebab,
"di UU Ketenagakerjaan, PHK tidak boleh sembarangan. PHK tidak sah sampai ada
putusan lembaga perselisihan hubungan industrial." Ketua Umum Kongres Aliansi
Page 37 of 184.
