Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2020
P. 39
Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai PHK justru dimungkinkan karena
surat yang dibuat pemerintah, yaitu Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha
Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19, terutama Bagian II
Poin 4 yang berbunyi:
"Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan
pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan
COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruh tidak
masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan
besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh." Nining mengatakan
peraturan tersebut tidak selaras dengan UU 13/2003.
"UU menjamin [hak] pekerja yang sakit dan dalam kondisi darurat, kenapa
pemerintah mengeluarkan SE yang mengatur hak bisa dinegosiasikan?" katanya.
Karena SE inilah pengusaha tidak berpikir lebih panjang untuk melakukan
pelanggaran lebih banyak, termasuk mem-PHK buruh, kata Nining.
Ia lantas menegaskan semestinya pemerintah melindungi mereka. "Seharusnya
dalam kondisi ini negara menjamin hak-hak dasar rakyat," tegas Nining.
Pemerintah lantas punya solusi lain setelah imbauan dianggap angin lalu: kartu pra-
kerja. Pada 24 Maret lalu, Jokowi mengatakan pemerintah menganggarkan duit
Rp10 triliun untuk program ini.
Nining merasa ini bukan solusi karena "tidak menghentikan perusahaan untuk PHK,
apalagi jika ada Omnibus Law yang tetap dibahas dalam situasi begini." Program
ini juga tidak menjawab masalah langsung buruh yang harus tetap memenuhi
kebutuhan hidup (dan keluarga) setiap hari.
Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah
memberikan solusi lain bagi para buruh yang terdampak PHK. Pemerintah, misalnya,
dapat memberikan bantuan tunai langsung.
"Orang berhenti kerja, bukan berarti berhenti memenuhi kebutuhan hidup.
Persoalan pemenuhan kebutuhan ini yang harus dipikirkan pemerintah," katanya..
(tirto.id - Bisnis ) Reporter: Alfian Putra Abdi Penulis: Alfian Putra Abdi Editor: Rio
Apinino
Page 38 of 184.
