Page 145 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

SIMAK LAGI TIGA TUNTUTAN UTAMA DEMO BURUH HARI INI

JAKARTA, - Belasan ribu massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, Rabu
(8/12/2021) menyampaikan tiga tuntutan utama. Massa demo buruh hari ini berasal dari
gabungan elemen pekerja yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Aksi ini dipimpin langsung Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal.
Ada tiga tuntutan utama yang diminta buruh.

Pertama, buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merevisi Surat Keputusan Gubernur
tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 yang menangguhkan tindakan/kebijakan strategis yang berdampak luas
termasuk upah.

Kedua, buruh menuntut Pemerintah Pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketiga, buruh melayangkan surat pada MK untuk mempertanyakan amar putusan yang
dibacakan para Hakim Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja agar tidak multitafsir.

Pada demo buruh hari ini, massa berkumpul di Jalan Merdeka Barat, tepatnya di depan Patung
Kuda. Tak lama, pimpinan buruh Andi Gani Nena Wea dan Said Iqbal melakukan long march
dengan berjalan kaki menuju Gedung MK.

Keduanya lantas melakukan audiensi dengan pimpinan MK yaitu Juru Bicara MK Fajar Laksono
dan Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan. Pertemuan dilakukan secara tertutup.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, terjadi multitafsir yang luar biasa atas putusan
MK dalam UU Cipta Kerja dan ini memancing aksi buruh di daerah-daerah.

"Kami ingin minta penjelasan atas amar 7 putusan MK yaitu menyatakan Pemerintah tidak boleh
mengeluarkan peraturan pelaksana atau menjalankan kebijakan yang berdampak strategis pada
masyarakat," katanya usai pertemuan di Gedung MK.

"Apalagi PP No. 36 terkait Pengupahan sangat startegis berdampak pada masyarakat terutama
buruh," sambung Andi Gani Ia kemudian mengungkapkan, dari hasil pertemuan tertutup
tersebut MK telah berjanji akan segera menyelesaikan multitafsir ini di masyarakat. Berapa lama
tenggat waktu yang ditargetkan buruh bagi MK? Andi Gani menegaskan, harus secepat mungkin
untuk diselesaikan oleh MK. Karena, aksi massa buruh di daerah semakin masif dengan
ketidakjelasan putusan MK ini.

"Ribuan buruh di Jawa Barat besok bergerak lagi. Didaerah lain juga sama. Ekskalasinya makin
masif. Untuk itu, MK harus segera menjawab secepatnya," tegasnya.

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, perlawanan buruh akan terus meningkat
eskalasinya di seluruh Indonesia jika Pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi UU
Cipta Kerja tidak mengacu pada keputusan MK.

Menurutnya, dalam amar keputusan nomor 7, MK menyatakan menangguhkan
tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 36 Tahun 2021
menyatakan upah adalah kebijakan strategis.

144