Page 147 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 147

Judul               Buruh Karimun Minta Gubernur Kepri Batalkan Pengesahan UMP dan
                                    UMK 2022
                Nama Media          batamtoday.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://batamtoday.com/home/read/170022/Buruh-Karimun-Minta-
                                    Gubernur-Kepri-Batalkan-Pengesahan-UMP-dan-UMK-2022
                Jurnalis            Freddy
                Tanggal             2021-12-08 19:12:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Karimun,
              Rabu  (8/12/2021).  Mereka,  menyampaikan  tiga  tuntutan  yang  ditujukan  kepada  Pemerintah
              Pusat,  DPR  RI  dan  Gubernur  Kepri.  Tuntutan  buruh  kepada  Gubernur  Kepri  yakni  segera
              mencabut SK penetapan UMP dan UMK Karimun tahun 2022 yang berpedoman pada PP nomor
              36 tahun 2021 tentang Pengupahan.



              BURUH KARIMUN MINTA GUBERNUR KEPRI BATALKAN PENGESAHAN UMP DAN
              UMK 2022

              Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Karimun,
              Rabu  (8/12/2021).  Mereka,  menyampaikan  tiga  tuntutan  yang  ditujukan  kepada  Pemerintah
              Pusat, DPR RI dan Gubernur Kepri.

              Tuntutan buruh kepada Gubernur Kepri yakni segera mencabut SK penetapan UMP dan UMK
              Karimun tahun 2022 yang berpedoman pada PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Sementara tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI, buruh meminta agar UMK tahun 2022
              dinaikan  5-10  persen  dari  UMK  2021,  serta  meminta  agar  menjalankan  putusan  Mahkamah
              Konstitusi tentang UU Cipta Kerja.

              Salah  satu  orator  buruh,  Tengku  Rizal  mengatakan,  PP  nomor  36  tahun  2021  tentang
              Pengupahan menzolimi nasib buruh. "Kami minta UMK 2022 yang hanya naik sebesar Rp 12.863
              untuk dicabut dan dibatalkan," tegasnya.

              Ia menjelaskan, para buruh di Kabupaten Karimun belum pernah melakukan tindakan anarkis
              karena sangat cinta dengan Karimun dan negeri ini. "Makanya kita datang ke sini dengan damai
              dan menyampaikan apa yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan UU Cipta
              Kerja atau Omnibus Law," ujarnya.



                                                           146
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152