Page 152 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 152
Omnibus law UU 11/2020 Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
MK pun memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu
dua tahun ke depan.
“Gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam proses menuju paling lama dua tahun
dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi publik,” kata
Said.
Menurut dia, aksi mogok dua juta buruh dari 60 federasi serikat pekerja nasional tersebut akan
berdampak pada setidaknya 100 pabrik. Buruh juga menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan untuk segera mencabut Surat Keterangan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP DKI
Jakarta Tahun 2022.
Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.
Adapun puluhan ribu buruh dari Jabodetabek berkumpul melakukan aksi unjuk rasa gabungan
untuk menyampaikan tiga tuntutan.
Pertama, buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur
tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 yang menangguhkan tindakan/kebijakan strategis yang berdampak luas,
termasuk upah.
Kedua, buruh menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Ketiga, buruh menuntut pemerintah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
inkonstitusional secara bersyarat.
151
