Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 154
"Kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur tapi ditemui oleh Pak Kadisnaker
(Kepala Dinas Tenaga Kerja)," kata Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) DKI Jakarta William Yani Wea, Rabu.
Selain Kepala Disnaker, perwakilan buruh juga ditemui oleh pejabat dari Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, Kesbangpol serta anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Sebelum diterima dalam audiensi itu, massa buruh terlebih dulu menggelar unjuk rasa menuntut
kenaikan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2022 di kawasan Medan Merdeka. Buruh menilai
UMP Jakarta tahun 2022 yang telah ditetapkan sebesar Rp 4.453.935 terlalu kecil. Jumlah itu
hanya naik Rp 37.749 dibandingkan tahun sebelumnya. "Kami kecewa karena apa, karena kami
tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline kapan revisi dari surat (keputusan Gubernur)
mengenai kenaikan UMP," William menambahkan.
William menganggap Anies berjanji kepada kaum buruh pada unjuk rasa 29 November lalu
bahwa Pemprov DKI akan merevisi besaran UMP 2022 yang naik terlalu kecil.
Pada unjuk rasa kala itu, Anies memang sempat menemui massa buruh, dan sepakat bahwa
kenaikan UMP terlalu kecil akibat aturan UU Cipta Kerja yang ditetapkan pemerintah pusat. Anies
kala itu juga menyampaikan bahwa ia telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja, meminta agar
formula perhitungan UMP DKI dievaluasi.
"Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk
menyenangkan saja. Seharusnya kan waktu kami datang sore ini ada jawaban dari perwakilan
beliau, misalnya sudah ada kepastian surat itu akan dikeluarkan pada tanggal 15 Desember,"
ungkap William.
Kepada Kompas.com usai berdialog dengan buruh pada unjuk rasa 29 November lalu, Anies
mengaku tidak menjanjikan revisi Surat Keputusan soal UMP DKI 2022. Ia menegaskan, SK
tersebut hanya bisa dicabut jika terbit SK baru. "Kalau tidak, nanti ada kekosongan hukum," kata
dia.
153
