Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 159
Salah satu tuntutan yang disuarakan para buruh adalah revisi Surat Keputusan (SK) Gubernur
tentang Penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2021. Tuntutan itu tak lepas dari putusan
Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.
"Kami bisa melakukan dua juta buruh setop produksi. Semua akan rugi, ekonomi akan lumpuh,"
ujar Said, dalam unjuk rasa gabungan, Rabu, 8 Agustus 2021.
"Kami tidak akan melakukan itu bilamana pemerintah sungguh-sungguh menjalankan keputusan
MK dan SK Gubernur."
Ia menyebutkan demonstrasi para buruh akan terus meningkat jika pemerintah tidak
menjalankan keputusan MK. Sebelumnya Omnibus Law Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
MK pun memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu
dua tahun ke depan.
Lebih jauh, kata Said, mogok nasional menjadi pilihan tak terelakkan bilamana dalam proses
menuju paling lama dua tahun dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap
mengabaikan partisipasi publik.
158
