Page 160 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 160
Judul Buruh Tagih Janji Anies Revisi UMP 2022
Nama Media rmoldkijakarta.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rmoldkijakarta.id/buruh-tagih-janji-anies-revisi-ump-2022
Jurnalis Ahmad Alfian
Tanggal 2021-12-08 18:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ratusan buruh dari berbagai elemen menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
akan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Melalui keterangan tertulisnya, para
buruh menuntut Gubernur Anies paling lambat tanggal 10 Desember 2021 untuk merevisi surat
keputusan Gubernur terkait UMP tahun 2021.
BURUH TAGIH JANJI ANIES REVISI UMP 2022
Ratusan buruh dari berbagai elemen menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
akan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Melalui keterangan tertulisnya, para
buruh menuntut Gubernur Anies paling lambat tanggal 10 Desember 2021 untuk merevisi surat
keputusan Gubernur terkait UMP tahun 2021.
"Sesuai dengan janji yang pernah disampaikan secara terbuka pada tanggal 29 November 2021
di hadapan ribuan peserta aksi," begitu bunyi surat yang diteken Presiden KSPI Said Iqbal dan
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.
Desakan kaum buruh tersebut didasari dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-
XVIII/2020 yang dimaknai kaum buruh bahwa aturan ketenagakerjaan dalam undang-undang
cipta kerja (UUCK) dan peraturan turunannya tidak boleh dilaksanakan karena sektor
ketenagakerjaan tergolong sebagai kepentingan strategis dan berdampak luas.
Terkait kebijakan UMP 2022 pemerintah pusat maupun daerah tidak dapat mendasarkan pada
norma undang-undang cipta kerja dan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang
pengupahan.
Melainkan harus didasarkan pada ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. []
159
