Page 164 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 164
ketenagakerjaan. Berdasarkan kondisi tersebut, buruh menyampaikan tiga poin dalam suratnya
kepada Anies.
“Pertama, dalam penafsiran kami putusan nomor 91/PUU-XVII/2020 harus dimaknai bahwa
aturan ketenagakerjaan dalam UU CK dan peraturan turunannya tidak boleh dilaksanakan karena
sektor ketenagakerjaan tergolong sebagai kebijakan strategis dan berdampak luas sebagaimana
dimaksud dalam naskah akademik dan materi undang-undang a quo,” tulis surat tersebut dikutip
pada Rabu (8/12).
Kedua, terkait kebijakan UMP 2022, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dapat
mendasarkan pada norma UU CK dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang
Pengupahan, melainkan harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang
Pengupahan.
“Ketiga, menuntut kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 Desember 2021
untuk merevisi surat Keputusan Gubernur terkait Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, sesuai
dengan janji yang pernah disampaikan secara terbuka pada tanggal 29 November 2021 di
hadapan ribuan peserta aksi dan diliput berbagai media di depan Balaikota DKI Jakarta,” tulis
surat buruh tersebut.
Upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta untuk tahun 2022 diketahui sebesar Rp 4.453.945.
Angka tersebut hanya naik 0,85 persen atau setara dengan Rp 37.749 dibanding tahun
sebelumnya.
Di hadapan para buruh beberapa waktu lalu, Anies Baswedan mengakui kenaikan UMP DKI
Jakarta sebesar 0,85 persen adalah angka yang terlalu kecil jika dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya.
163
