Page 166 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

BURUH KECEWA ANIES BELUM REVISI UMP DKI 2022, ANCAM MOGOK KERJA
MASSAL
Para buruh menggelar aksi untuk menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait
revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) DKI Jakarta, William Yani Wea, mengaku kecewa karena aksi kali ini tidak ditemui oleh
Anies Baswedan.

Pada demo 29 November lalu, Anies Baswedan mau menemui buruh secara langsung. Namun,
hari ini yang menemui buruh hanya dari Disnaker, Kesbangpol, dan perwakilan TGUPP.

“Kami kecewa karena kami tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline kapan revisi dari
surat mengenai kenaikan UMP. Menurut saya dan menurut kami semua, menurut Pak Win, Pak
Mustopo, bahwa Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat
spontan. Hanya untuk menyenangkan saja,” kata William di Jakarta, Rabu (8/12).

“Jadi harusnya kan waktu kami datang sore ini kan ada jawaban dari perwakilan beliau, misalnya
sudah ada kepastian oke surat itu akan kami keluarkan pada tanggal 15 Desember,” tambahnya.

UMP DKI Jakarta tahun 2022 diketahui sebesar Rp 4.453.945. Angka tersebut hanya naik 0,85
persen atau setara dengan Rp 37.749 dibanding tahun sebelumnya.

Di hadapan para buruh 29 November lalu, Anies Baswedan mengakui kenaikan UMP DKI Jakarta
sebesar 0,85 persen adalah angka yang terlalu kecil jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
William meminta ada kepastian waktu kapan revisi kenaikan UMP DKI dilakukan. Ia berharap
para TGUPP juga berperan aktif mengingatkan Anies mengenai janji merevisi UMP untuk tahun
2022.

William merasa kalau Anies berani merevisi UMP DKI Jakarta, maka provinsi lainnya bakal
mengikutinya. Sehingga ia mendorong agar Anies segera mewujudkan keinginan tersebut.

“Kan enggak ada lobi-lobi. Kita kan pakai PP 78. PP 78 itu tidak ada stakeholder lho. Tinggal
diputuskan inflasinya berapa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, tinggal diputuskan tidak
perlu ketemu stakeholder, tidak perlu ketemu pengusaha, tidak perlu ketemu buruh, tinggal di
putuskan saja,” ungkap William.

“Kalau belum ada kepastian ya tadinya kan kita mau mogok nasional, ketika tidak ada kepastian
ya mogok nasional pasti jadi. Semuanya akan melihat DKI, kan ketika DKI tidak ada kepastian,
gubernur tidak revisi, provinsi lain melihat DKI,” tambahnya.

Namun, William belum bisa memastikan kapan rencana mogok nasional bakal dilakukan.
Menurutnya, para buruh masih akan berunding atau membicarakannya lebih lanjut.

Dalam aksi kali ini, buruh juga menulis surat ke Anies Baswedan. Salah satu isi surat tersebut
adalah memberi waktu Anies sampai tanggal 10 Desember untuk merevisi kenaikan UMP DKI
Jakarta.

165