Page 171 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 171
Judul Buruh di Cirebon Unjuk Rasa, Menolak Hasil Penetapan Upah di Jawa
Barat
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/ciremaitoday/buruh-di-cirebon-unjuk-rasa-
menolak-hasil-penetapan-upah-di-jawa-barat-1x4SDJwCyrw
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-08 18:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Aksi buruh kembali dilakukan di Kota Cirebon pada Rabu (08/12/2021). Buruh mendesak
kenaikan UMK di tahun 2022 mendatang. Buruh di kota Cirebon berunjukrasa di depan kantor
balaikota dan gedung DPRD Kota Cirebon. Buruh mendesak pemerintah mencabut penetapan
UMK dan menolak PP 36. Sambil membawa spanduk terkait kenaikan UMK di tahun 2022
mendatang, mereka juga melakukan orasi secara bergantian di depan kantor balaikota Cirebon.
Dalam aksi tersebut, membuat jalan Siliwangi di kota Cirebon tidak bisa dilintasi kendaraan dan
terpaksa dialihkan ke jalur lainnya.
BURUH DI CIREBON UNJUK RASA, MENOLAK HASIL PENETAPAN UPAH DI JAWA
BARAT
Aksi buruh kembali dilakukan di Kota Cirebon pada Rabu (08/12/2021). Buruh mendesak
kenaikan UMK di tahun 2022 mendatang. Buruh di kota Cirebon berunjukrasa di depan kantor
balaikota dan gedung DPRD Kota Cirebon. Buruh mendesak pemerintah mencabut penetapan
UMK dan menolak PP 36.
Sambil membawa spanduk terkait kenaikan UMK di tahun 2022 mendatang, mereka juga
melakukan orasi secara bergantian di depan kantor balaikota Cirebon. Dalam aksi tersebut,
membuat jalan Siliwangi di kota Cirebon tidak bisa dilintasi kendaraan dan terpaksa dialihkan ke
jalur lainnya.
Selain mendesak kenaikan UMK tahun 2022 naik sebesar 7 sampai 10 persen, para buruh
menolak penetapan SK gubernur Jawa Barat terkait kenaikan UMK dan UMP yang tetap
menggunakan PP 36 yang dianggap tidak berpihak bagi buruh.
Sekjen FSPMI Cirebon Raya, Mahbup mengatakan pemerintah harus mencabut penetapan UMP
terkait kenaikan UMK. "Gubernur tidak boleh menggunakan PP 36 itu. Kita minta naik 5 sampai
dengan 7 persen," kata dia.
170

