Page 165 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 165
Judul Buruh Kecewa Anies Belum Revisi UMP DKI 2022, Ancam Mogok Kerja
Massal
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/buruh-kecewa-anies-belum-
revisi-ump-dki-2022-ancam-mogok-kerja-massal-1x4SrGJREaQ
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-08 18:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - William Yani Wea (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
AGN DKI Jakarta) Kami kecewa karena kami tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline
kapan revisi dari surat mengenai kenaikan UMP. Menurut saya dan menurut kami semua,
menurut Pak Win, Pak Mustopo, bahwa Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal 29
November itu bersifat spontan. Hanya untuk menyenangkan saja
neutral - William Yani Wea (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
AGN DKI Jakarta) Jadi harusnya kan waktu kami datang sore ini kan ada jawaban dari perwakilan
beliau, misalnya sudah ada kepastian oke surat itu akan kami keluarkan pada tanggal 15
Desember
neutral - William Yani Wea (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
AGN DKI Jakarta) Kan enggak ada lobi-lobi. Kita kan pakai PP 78. PP 78 itu tidak ada stakeholder
lho. Tinggal diputuskan inflasinya berapa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, tinggal
diputuskan tidak perlu ketemu stakeholder, tidak perlu ketemu pengusaha, tidak perlu ketemu
buruh, tinggal di putuskan saja
Ringkasan
Para buruh menggelar aksi untuk menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait
revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2022. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) DKI Jakarta, William Yani Wea, mengaku kecewa karena aksi kali ini tidak ditemui oleh
Anies Baswedan. Pada demo 29 November lalu, Anies Baswedan mau menemui buruh secara
langsung. Namun, hari ini yang menemui buruh hanya dari Disnaker, Kesbangpol, dan
perwakilan TGUPP.
164
