Page 264 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 264

MK dan SK Gubernur," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam aksi unjuk rasa gabungan pada 6-
              10 Desember 2021, di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Rabu.
              Said  menjelaskan  bahwa  eskalasi  aksi  akan  meningkat  jika  pemerintah  tidak  menjalankan
              keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11
              Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

              Omnibus  law  UU  11/2020  Cipta  Kerja  dinyatakan  inkonstitusional  atau  bertentangan  dengan
              UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

              MK pun memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu
              dua tahun ke depan.

              "Gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam proses menuju paling lama dua tahun
              dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi publik," kata
              Said.

              Menurut dia, aksi mogok dua juta buruh dari 60 federasi serikat pekerja nasional tersebut akan
              berdampak pada setidaknya 100 pabrik.

              Buruh juga menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mencabut Surat
              Keterangan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

              Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
              Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.

              Adapun puluhan ribu buruh dari Jabodetabek berkumpul melakukan aksi unjuk rasa gabungan
              untuk menyampaikan tiga tuntutan.

              Pertama, buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur
              tentang  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  karena  bertentangan  dengan  Keputusan  Mahkamah
              Konstitusi  Nomor  7  yang  menangguhkan  tindakan/kebijakan  strategis  yang  berdampak  luas,
              termasuk upah.

              Kedua, buruh menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
              tentang Pengupahan.

              Ketiga, buruh menuntut pemerintah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
              yang  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  (UU)  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja
              inkonstitusional secara bersyarat.























                                                           263
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269