Page 269 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 269

Judul               Demo Di Gedung MK, Ini 3 Tuntutan Massa Buruh
                Nama Media          rm.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://rm.id/baca-berita/megapolitan/103415/demo-di-gedung-mk-ini-
                                    3-tuntutan-massa-buruh
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-08 15:36:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Belasan  ribu  massa  buruh  dari  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  dan
              Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  melakukan  aksi  demonstrasi  di  Jakarta,  Rabu
              (8/12). Aksi ini dipimpin langsung Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said
              Iqbal. Ada tiga tuntutan utama yang diminta buruh. Pertama, buruh meminta seluruh gubernur
              di Indonesia merevisi Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP).


              DEMO DI GEDUNG MK, INI 3 TUNTUTAN MASSA BURUH

              Belasan  ribu  massa  buruh  dari  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  dan
              Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  melakukan  aksi  demonstrasi  di  Jakarta,  Rabu
              (8/12).

              Aksi ini dipimpin langsung Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal.
              Ada  tiga  tuntutan  utama  yang  diminta  buruh. Pertama,  buruh  meminta  seluruh  gubernur  di
              Indonesia merevisi Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP).

              :  Semoga  Tahun  2022 Kita  Bisa  Berhaji  Lagi  SK  itu,  dinilai bertentangan  dengan  Keputusan
              Mahkamah  Konstitusi  Nomor  7  yang  menangguhkan  tindakan/kebijakan  strategis  yang
              berdampak luas termasuk upah.

              Kedua,  buruh  menuntut  Pemerintah  Pusat  mencabut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36
              Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              : Majukan Desa Di Jabar, Kang Emil Janji Tiap Tahun Beri Bantuan Dana Ke BPD Ketiga, buruh
              melayangkan surat pada MK untuk mempertanyakan amar putusan yang dibacakan para Hakim
              Konstitusi  terkait  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  agar  tidak
              multitafsir.






                                                           268
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274