Page 360 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 360
Dalam aksinya, orator meminta Anies untuk berani menaikkan UMP di Jakarta. Orator
menyinggung janji Anies saat menemui massa buruh beberapa waktu lalu.
“Pak Anies kami datang lagi. Waktu itu Pak Anies berjanji untuk revisi SK UMP. Itu Menaker tidak
mengerti. Sekarang kebutuhan pada naik. Coba cek.
Kami tunggu Pak Anies,” kata seorang orator.
“Mana janjinya. Tidak berani menaikkan UMP. Kita hanya dapat 37 ribu dibagi 30, itu berapa Pak
Anies,” ujarnya menambahkan.
Orator lainnya mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi
acuan pemerintah untuk menetapkan UMP sudah tidak berlaku usai putusan UU Cipta Kerja
inkonstitusional bersyarat. Ia meminta Anies untuk merevisi SK penetapan UMP.
“Tiap hari kawan-kawan berantem dengan istrinya, karena kenaikan UMP tidak sesuai. Banyak
yang cerai. Kami tantang gubernur Anies,” kata orator.
Selain massa dari FSP KEP, buruh dari berbagai aliansi melewati Balai Kota DKI. Mereka berjalan
menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat.
Formula Penetapan UMP
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan formula penetapan UMP yang
ada dalam Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan
turunan UU Cipta Kerja, tidak cocok diterapkan di Jakarta.
Hal itu disampaikannya saat menemui massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi terkait
UMP Jakarta 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 November lalu.
Anies menyebut dengan Formula dalam PP 36, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen.
Ia mengatakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan itu tergolong kecil.
“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau
diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” ujarnya.
Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja. Menurutnya,
formula yang digunakan harusnya memenuhi asas keadilan, dilansir dari CNNIndonesia.com
“Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita
berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” katanya.(ros)
359
