Page 403 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 403
Judul Pemprov Banten Minta Buruh Tak Mogok Kerja
Nama Media Satelit News
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&8
Jurnalis Gatot
Tanggal 2021-12-08 10:46:00
Ukuran 282x132mmk
Warna Warna
AD Value Rp 55.046.400
News Value Rp 550.464.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Langkah buruh melakukan unjuk rasa serta mogok kerja akhirnya ditanggapi Pemprov Banten.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi (Disnakertrans) Al Hamidi meminta para buruh
menghentikan aksinya. Permintaan itu disampaikan Al Hamidi melalui surat bernomor 560/2394-
DTKT/XII/2021 kepada pemimpin perusahaan BUMN/BUMD, para ketua serikat pekerja dan
Ketua DPD Apindo Provinsi Banten. Dalam surat itu disebutkan
PEMPROV BANTEN MINTA BURUH TAK MOGOK KERJA
Langkah buruh melakukan unjuk rasa serta mogok kerja akhirnya ditanggapi Pemprov Banten.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi (Disnakertrans) Al Hamidi meminta para buruh
menghentikan aksinya.
Permintaan itu disampaikan Al Hamidi melalui surat bernomor 560/2394-DTKT/XII/2021 kepada
pemimpin perusahaan BUMN/BUMD, para ketua serikat pekerja dan Ketua DPD Apindo Provinsi
Banten. Dalam surat itu disebutkan
Pemprov menyatakan berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan
secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
Al Hamidi kemudian meminta kepada para pemimpin atau pengurus perusahaan dan pengurus
serikat pekerja agar menyampaikan kepada pekerja dan anggotanya untuk tidak melakukan
mogok kerja daerah di Provinsi Banten.
"Mengingat mogok kerja tersebut tidak sesuai PerundangUndangan Ketenagakerjaan dan dapat
merugikan para pekerja, pengusaha, masyarakat dan pemerintah;'bunyi surat yang dikirimkan
Al Hamidi seperti dilansir Pemprov Banten, kemarin.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim kembali menyatakan tetap konsisten dengan
besaran UMK yang sudah ditetapkannya beberapa waktu lalu. Penetapan UMK yang sudah
disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 itu. sudah
402
