Page 404 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 404

berdasarkan_hasil pembahasan antara perwakilan buruh di dewan pengupahan dengan pihak
              perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
              "Posisi Pemprov Banten tentu hanya sebagai fasilitator saja, karena yang menentukan besaran
              kenaikan  itu  mereka  yang  kemudian  diperkuat  dengan  SK;  kata  Gubernur  seusai  membuka
              Pelatihan  Dasar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Gedung  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya
              Manusia Provinsi Banten, Pandeglang, Selasa, (7/12).

              Besaran kenaikan upah  itu, lanjut WH, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36
              tahun 2021, Dimana di dalam PPitu jelas disebutkan formulasi untuk besaran UMK dan UMP.

              "Tentunya juga mempertimbangkan berbagai hal seperti kondisi perekonomian daerah, inflasi
              dan lain-lain," ujarnya.

              Menurut Gubernur, besaran UMK yang sudah ditetapkan merupakan angka minimal yang harus
              menjadi acuan para pengusaha dalam menetapkan upah. Biasanya, buruh yang menerima upah
              minimal adalah mereka yang baru bekerja 0 hingga 1 tahun.

              "Sementara, pekerja yang sudah lebih dari satu tahun bekerja, gajinya bisa lebih besar dari itu,
              tambahnya.

              Masih  terkait  dengan  penetapan  UMK,  Gubernur  mengaku  tidak  memihak  atau  membela
              kepentingan  salah  satu  pihak,  tetapi  lebih  karena_pertimbangan  komprehensif  seperti
              bagaimana agar investasi tetap berjalan, menciptakan kondusivitas, masyarakat mendapatkan
              pekerjaan, dan mendapatkan gaji atau penghasilan.

              "Saya  tidak  mempunyai  kepentingan  apapun  dengan  pengusaha.  Kepentingan  saya  cuma
              bagaimana membuat iklim investasi di Banten ini terjaga dengan baik. Karena kalau sudah baik,
              maka dampak positifnya tentu akan dirasakan oleh masyarakat juga," jelasnya,
              Terkait dengan rencana mogok kerja yang dilakukan oleh buruh, Gubernur mengatakan, perlu
              mempertimbangkan banyak hal dan risikonya. la mencontohkan, jika mogok kerja berlama-lama
              dan  jika  pengusaha  memindahkan  usahanya  ke  daerah  lain  maka  akan  banyak  pihak  yang
              menerima risikonya dan angka pengangguran akan kembali bertambah.

              "Tentu mereka (buruh-red) juga yang akan menerima dampak negatifnya kalau para pengusaha
              di Banten banyak yang melakukan eksodus ke dacrah Jain," tuturnya.

              Saat  ini,  lanjut  WH,  dirinya  sedang  terus berupaya  mengatasi  pengangguran.  Salah  satunya
              dengan terus berupaya mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Banten. Hal itu
              dilakukan dalam rangka mengentaskan pengangguran.

              "Masih banyak masyarakat yang memerlukan_pekerjaan," Katanya. (irfan/gatot)

              caption:

              UNJUK  RASA:  Para  buruh  melakukan  unjuk  rasa  memblokir  jalan  di  kawasan  Cikupa  Mas,
              Kabupaten Tangerang, Senin (7/12) lalu.












                                                           403
   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409