Page 94 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

USAI BERTEMU TGUPP, BURUH MINTA ANIES REVISI UMP DKI TAHUN 2022

Menurut William, saat ini merupakan kesempatan yang baik bagi TGUPP untuk menunjukkan
perannya dengan mengingatkan Gubernur Anies Baswedan untuk merevisi UMP 2022.

"Saya berharap TGUPP membantu serikat pekerja untuk mengingatkan Gubernur perlunya revisi
UMP, supaya TGUPP ada gunanya," kata William Yani Wea usai bertemu Kadisnaker, Andri
Yansyah dan TGUPP di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (8/12).

Dalam hal itu, William turut menyindir TGUPP yang belum bekerja secara optimal, padahal, kata
dia, jumlah anggotanya sudah cukup banyak.

"Pesan dari kami, juga dalam rapat tadi itu supaya TGUPP itu ada gunanya-lah, jangan jumlahnya
saja yang banyak tapi tidak berguna, tidak ada kerjanya," ucapnya.

Lanjut, Willliam mengungkapkan, pihaknya kecewa, sebab tidak bertemu Gubenur DKI Jakarta,
Anies Baswedan saat melakukan Audiensi. Padahal mereka ingin meminta kepastian langsung
dari Anies waktu deadline melakukan revisi kenaikan UMP 2022.

"Kami kecewa karena apa? Karena kami tadinya berharap mendapatkan jadwal deadline kapan
revisi dari surat mengenai kenaikan UMP," tandasnya.

William menegaskan, bahwa sebelumnya Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan berjanji untuk
melakukan revisi percepatan terhadap penepatan UMP 2022.

Menurut dia, Anies seharusnya bisa lebih cepat melakukan revisi UMP 2022, dengan mengacu
kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

"Kan nggak ada lobi-lobi lagi. Kita kan pakai PP 78. PP 78 itu tidak ada stakeholder lho, tinggal
diputuskan inflasinya berapa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, tinggal diputuskan (oleh
Gubernur), tidak perlu ketemu stakeholder, tidak perlu ketemu pengusaha, tidak perlu ketemu
buruh, tinggal diputuskan saja," jelas William.

Hal senada juga diungkapkan Muhammad Andre Nasrullah dari DPD SPN DKI Jakarta. Ia menilai,
kewenangan penuh sekarang berada di tangan Gubernur Anies, untuk melakukan revisi UMP
2022.
Pasalnya, penetapan UMP 2022 tidak lagi berdasarkan formula yang diatur dalam UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Untuk itu, Nasrullah berharap ketika Gubernur berani memberikan statemen pada saat itu,
pihaknya berpikir sebagai buruh hanya satu bahwa ketika keluar dari PP 36, lalu kembali ke PP
78.

"Di situ Gubernur tinggal mau memakai yang mana, inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi
daerah, atau Nasional. Makanya hari ini kami datang, pikiran kami sesingkat itu saja, tidak perlu
stakeholder dan lain-lain," pungkas Nasrullah.

Seperti diketahui, tuntutan buruh ini sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 91/PUU-XVlIl/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menurut buruh, aturan ketenagakerlaan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya tidak
boleh dilaksanakan, karena sektor ketenagakerjaan tergolong sebagai kebijakan strategis dan
berdampak luas, sebagaimana dimaksud dalam naskah akademik dan materi muatan UU Cipta
Kerja.

93