Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 108
Putri mengatakan menaruh perhatian besar terhadap peningkatan pelindungan hak-hak bekerja
bagi pekerja perempuan. Hal ini mengingat masih terjadinya diskriminasi pekerja perempuan
dalam hubungan kerja, yang membuat hubungan Industrial tidak kondusif.
Dalam rangka peningkatan pelindungan dan perhatian hak-hak bekerja bagi perempuan, Ditjen
PHI dan Jamsos menyelenggarakan Dialog Kesetaraan Upah dan Perlindungan Hak-hak lainnya
bagi Pekerja Perempuan di Tempat Kerja, kata Putri.
Hal ini menurutnya berpengaruh pada tingkat capaian kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Oleh karena itu, perlu kepedulian bersama demi mewujudkan kenyamanan bekerja melalui
pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, khususnya bagi pekerja
perempuan.Pelaksanaan pelindungan bagi pekerja perempuan di tempat kerja perlu dilakukan
pengawasan dari Pemerintah.
Sebab, menurut Putri, masih terdapat pemberian hak-hak pekerja perempuan yang tidak sama
dengan pekerja laki-laki, meskipun mempunyai tanggung jawab sama seperti hak cuti, tunjangan
keluarga, fasilitas ataupun jaminan sosial yang berbeda.Undang-undang telah menegaskan
bahwa setiap pekerja dilindungi hak-haknya atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan
kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, ujar Putri.
Selain instrumen dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka
kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan, Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan, Dita
Indah sari, mendorong agar SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011
tentang Pedoman Pencegahan di Tempat Kerja untuk dinaikkan menjadi Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan agar lebih kuat.
Dengan menjadi Permenaker, maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat lebih kuat
pengesahannya. Kalau masih berupa Surat Edaran agak sulit disahkan karena lebih bersifat
imbauan. Selain itu juga telah memfasilitasi Komitmen Bersama Konfederasi Serikat Pekerja dan
Apindo kepada DPR agar segera mengesahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) pada
30 April lalu kata Dita.
Acara dialog ini turut dihadiri Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Asdep Perlindungan Hak
Perempuan Pekerja dan TPPO Kementerian PPPA Rafail Walangitan, Direktur Hubungan Kerja
dan Pengupahan Dinar Titus Jogaswitani, Pakar Pengupahan, perwakilan Komnas Perempuan
LBH APIK, serta Serikat dan Federasi Pekerja Perempuan.
107
