Page 109 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 109
Judul Kemnaker: Zero Tolerance for Harassment
Nama Media merdeka.com
Newstrend Perlindungan Pekerja Perempuan
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-zero-tolerance-for-
harassment.html
Jurnalis Merdeka
Tanggal 2021-09-01 17:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kekerasan dan pelecehan
seksual di tempat kerja dapat menimpa siapa saja dan merugikan semua pihak. Bagi pekerja
mengakibatkan turunnya kinerja yang mempengaruhi produktivitas kerja, sehingga dapat
berdampak pada kelangsungan usaha bagi pengusaha
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam rangka peningkatan
pelindungan dan perhatian hak-hak bekerja bagi perempuan Ditjen PHI dan Jamsos,
menyelenggarakan Dialog Kesetaraan Upah dan perlindungan hak-hak lainnya bagi pekerja
perempuan di tempat kerja
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Undang-undang telah
menegaskan bahwa setiap pekerja dilindungi hak-haknya atas keselamatan dan kesehatan kerja,
moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia
positive - Dita Indah Sari (Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan) Dengan menjadi Permenaker,
maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat lebih kuat pengesahannya. Kalau masih
berupa Surat Edaran agak sulit disahkan karena lebih bersifat imbauan. Selain itu Kemnaker juga
telah memfasilitasi Komitmen Bersama Konfederasi serikat Pekerja dan Apindo kepada DPR agar
segera mengesahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) pada 30 April lalu
Ringkasan
Demi mewujudkan kenyamanan bekerja bagi perempuan tanpa diskriminasi, kekerasan, dan
pelecehan seksual di tempat kerja, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong dunia usaha dan
industri untuk memberikan komitmen yang kuat dalam menjaga kelangsungan hubungan kerja
yang harmonis dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Demikian disampaikan Direktur
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri,
dalam pembukaan Dialog Kesetaraan Upah dan Perlindungan Hak-Hak Lainnya Bagi Pekerja
Perempuan di Tempat Kerja di Jakarta.
108
