Page 28 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 28
Judul Tingkatkan Pendaftar WLKP, Kemnaker Terapkan Pendekatan Berbasis
Kemanfaatan
Nama Media rmol.id
Newstrend Pendekatan Berbasis Kemanfaatan WLKP
Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/09/02/502713/tingkatkan-pendaftar-wlkp-
kemnaker-terapkan-pendekatan-berbasis-kemanfaatan
Jurnalis Ahmad Satryo
Tanggal 2021-09-02 01:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pendekatan berbasis kemanfaatan dalam menyosialisasikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan (WLKP), mulai diterapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dirjen
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Haiyani
Rumondang mengatakan, pendekataan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaraan
perusahaan untuk mendaftar WLKP yang tidak hanya berdasarkan kewajiban semata, namun
berdasarkan kebutuhan perusahaan akan pentingnya WLKP.
TINGKATKAN PENDAFTAR WLKP, KEMNAKER TERAPKAN PENDEKATAN BERBASIS
KEMANFAATAN
Pendekatan berbasis kemanfaatan dalam menyosialisasikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan (WLKP), mulai diterapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kemnaker,
Haiyani Rumondang mengatakan, pendekataan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaraan
perusahaan untuk mendaftar WLKP yang tidak hanya berdasarkan kewajiban semata, namun
berdasarkan kebutuhan perusahaan akan pentingnya WLKP.
Melalui penerapan tersebut, Haiyani menyatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
telah mencanangkan 9 Lompatan Besar Kemnaker, di mana salah satu poinnya adalah reformasi
pengawasan ketenagakerjaan.
"Melalui reformasi birokrasi ini, kami ingin mengubah pendekatan dalam mensosialisasikan
WLKP, agar WLKP tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban, tetapi WLKP menjadi sesuatu yang
bermanfaat dan benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri," kata Dirjen Haiyani dalam
keterangan tertulis kepada redaksi, Rabu (1/9).
Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Hukum Ketenagakerjaan (Binariksa)
Kemnaker, Yuli Adiratna menerangkan, reformasi pengawasan ketenagakerjaan sangat
27
