Page 29 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 29
diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan stakeholders dalam mengimplementasikan norma-
norma ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP.
Untuk itu, sosialisasi WLKP yang dilakukan pihaknya saat ini tidak lagi fokus pada kewajiban
pengusaha dalam mendaftarkan perusahaannya di WLKP, namun pada kemanfaatan yang
didapat perusahaan manakala telah didaftarkan di WLKP.
"Kita harus mengubah mindset, pemerintah harus mengubah gayanya. Kalau gayanya gaya
paksa itu sudah enggak jamannya," kata Yuli Adiratna pada acara Sosialisasi Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan yag dilaksanakan secara hybrid di Bandung, Selasa (31/8).
Yuli Adiratna menuturkan, kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP masih rendah. Dari 26
juta perusahaan secara nasional, baik perusahaan besar, menengah, maupun kecil, hanya
359.703 perusahaan yang telah mendaftarkan diri di WLKP.
Oleh karenanya, pendekatan kemanfaatan dan keuntungan yang didapat perusahaan setelah
mendaftar WLKP harus lebih ditekankan. Di mana perusahaan yang telah melakukan pendaftaran
di WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database Kementrian Ketenagakerjaan,
yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
berkaitan dengan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum ataupun kelembagaan.
"Ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana memudahkan perusahaan melaporkan dan merasa
ada manfaatnya. Jangan hanya terpaksa," tandas Yuli.
28
