Page 106 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021

Judul Buruh Desak Pengusaha Jalankan Revisi Penetapan UMP 2022 DKI, Ini
Respons Hippi
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://regional.kontan.co.id/news/buruh-desak-pengusaha-jalankan-
revisi-penetapan-ump-2022-dki-ini-respons-hippi
Jurnalis Vendy Yhulia Susanto
Tanggal 2021-12-29 20:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pengupahan adalah kebijakan yang strategis. Jadi
keputusan revisi UMP DKI Jakarta tidak salah. Sehingga PP Pengupahan tidak masuk dalam
pertimbangan penetapan upah DKI Jakarta. Jadi, tidak perlu mengikuti pemerintah pusat

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bila dikampanyekan terus oleh Apindo tentang penolakan
upah atau menyuruh pengusaha tak menjalankan upah DKI Jakarta ini, buruh akan demo besar-
besaran di kantor Apindo pusat dan daerah

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami meminta kepala daerah lain juga mempertimbangkan
hal yang sama terkait kenaikan upah ini

neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah) Menteri Ketenagakerjaan sebagai wakil dari pemerintah pusat yang membuat
regulasi UMP ini hemat kami lelet dan lambat merespon dinamika ini

positive - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah) Jadi kami masih tetap berharap agar dalam waktu dua sampai tiga hari ini
misalnya, harus menteri tenaga kerja turun tangan luruskan masalah ini supaya memberikan
suatu kepastian bagi dunia usaha dan iklim investasi

negative - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah) Jadi memang uang cashflow pengusaha masih sekarat. Mereka saat ini belum
berpikir UMP, mereka baru berpikir bagaimana mampu bertahan sampai tahun depan dan
syukur-syukur ekonomi kita mulai tumbuh

negative - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah) Kalau menyangkut apakah kita akan ke PTUN atau bagaimana, itu kan nantinya
kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak sanggup menangani ini maka pengusaha juga
akan bertindak ke PTUN. Artinya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
tidak mampu menyelesaikan ini, mereka yang membuat regulasi tapi mereka nggak bisa
menyelesaikan

105