Page 107 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 107
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pengusaha untuk menjalankan
Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum
tahun 2022. Seperti diketahui, dalam Kepgub tersebut Gubernur DKI Jakarta menetapkan upah
minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% menjadi Rp 4.641.854 per bulan.
BURUH DESAK PENGUSAHA JALANKAN REVISI PENETAPAN UMP 2022 DKI, INI
RESPONS HIPPI
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pengusaha
untuk menjalankan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang
Upah Minimum tahun 2022.
Seperti diketahui, dalam Kepgub tersebut Gubernur DKI Jakarta menetapkan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% menjadi Rp 4.641.854 per bulan.
Presiden KSPI Said Iqbal mendukung dan mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta
tersebut. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta menggunakan pendekatan hukum dan bukan
kekuasaan.
Sebelum ada keputusan Mahkamah Konstutusi (MK), Anies menggunakan PP 36/2021. Namun,
setelah ada putusan MK, Gubernur DKI Jakarta menganalisa dan KSPI memberikan legal opinion
terhadap putusan MK.
Putusan MK atas UU Cipta Kerja menyatakan penyelenggara negara harus menangguhkan
kebijakan strategis dan berdampak luas.
"Pengupahan adalah kebijakan yang strategis. Jadi keputusan revisi UMP DKI Jakarta tidak salah.
Sehingga PP Pengupahan tidak masuk dalam pertimbangan penetapan upah DKI Jakarta. Jadi,
tidak perlu mengikuti pemerintah pusat," ucap Iqbal saat dikonfirmasi, Rabu (29/12).
Selain itu, lanjut Iqbal, sebelum revisi UMP DKI Jakarta 2022 diumumkan ke publik, Bappenas
sempat melakukan simulasi perhitungan kenaikan UMP sekitar 5% yang dapat menaikkan daya
beli masyarakat hingga Rp 180 triliun.
"Bila dikampanyekan terus oleh Apindo tentang penolakan upah atau menyuruh pengusaha tak
menjalankan upah DKI Jakarta ini, buruh akan demo besar-besaran di kantor Apindo pusat dan
daerah," ucap Iqbal.
KSPI menilai, kenaikan UMP di DKI Jakarta yang naik 0,8% tidak adil. Hal ini juga dinilai mampu
mencoreng wajah Indonesia karena kenaikan UMP yang terbilang kecil, padahal Indonesia pada
tahun 2022 menjadi Presidensi G20.
"Kami meminta kepala daerah lain juga mempertimbangkan hal yang sama terkait kenaikan upah
ini," ucap Iqbal.
Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi)
Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyoroti peran Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) yang tidak segera merespon polemik penetapan UMP di DKI Jakarta.
"Menteri Ketenagakerjaan sebagai wakil dari pemerintah pusat yang membuat regulasi UMP ini
hemat kami lelet dan lambat merespon dinamika ini," ucap Sarman saat dihubungi, Rabu
(29/12).
106
