Page 108 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 108
Sarman menyatakan, dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, terutama regulasi yang
berkaitan dengan UMP. Sebab revisi penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2022 tidak sesuai regulasi
yakni PP 36/2021 tentang pengupahan.
"Jadi kami masih tetap berharap agar dalam waktu dua sampai tiga hari ini misalnya, harus
menteri tenaga kerja turun tangan luruskan masalah ini supaya memberikan suatu kepastian
bagi dunia usaha dan iklim investasi," ujar Sarman.
Sarman menyatakan, jika penetapan UMP berdasarkan Kepgub terbaru tetap dipaksakan untuk
diterapkan, maka akan memberatkan bagi dunia usaha karena cashflow pengusaha yang
terbilang masih belum baik mengingat pembatasan kegiatan karena pandemi Covid-19.
Selain itu, dikhawatirkan akan adanya rasionalisasi yang dilakukan pengusaha. Misalnya
menunda untuk membuka lowongan pekerjaan dan merumahkan sebagian karyawan secara
bergiliran.
"Jadi memang uang cashflow pengusaha masih sekarat. Mereka saat ini belum berpikir UMP,
mereka baru berpikir bagaimana mampu bertahan sampai tahun depan dan syukur-syukur
ekonomi kita mulai tumbuh," ujar Sarman.
Lebih lanjut Sarman mengatakan, terkait rencana mengajukan gugatan Keputusan Gubernur DKI
Jakarta tentang UMP ke PTUN. Jika Kementerian Ketenagakerjaan tidak mampu menyelesaikan
polemik UMP DKI Jakarta tahun 2022, maka pengusaha kemungkinan akan mengajukan gugatan
ke PTUN.
"Kalau menyangkut apakah kita akan ke PTUN atau bagaimana, itu kan nantinya kalau dari
Kementerian Ketenagakerjaan tidak sanggup menangani ini maka pengusaha juga akan
bertindak ke PTUN. Artinya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan tidak
mampu menyelesaikan ini, mereka yang membuat regulasi tapi mereka nggak bisa
menyelesaikan," jelas Sarman.
107
