Page 110 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 110
"Kalau keputusan pertama kemarin ada dialog tripartit, itu sudah dilakukan. Sedangkan yang
kedua, kami menyikapi belum ada dialog tripartit yang dimaksud, maka dari itu kami anggap
tidak sah, yang kedua," kata Adi.
Terkait dengan ketentuan proses perumusan upah minimum provinsi secara tripartit oleh dewan
pengupahan provinsi tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Pada ayat (1) pasal 28 PP tersebut dijelaskan, perhitungan penyesuaian nilai UMP dilakukan oleh
dewan pengupahan provinsi.
"Hasil perhitungan penyesuaian nilai UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ketenagakerjaan provinsi," tulis beleid tersebut.
Di sisi lain, Adi menjelaskan penetapan keputusan gubernur terbaru terkait revisi kenaikan UMP
itu di luar batas tenggat waktu, yakni pada 21 November 2021.
Aturan mengenai tenggat waktu penetapan upah minimum lewat keputusan gubernur tersebut
pun tertuang dalam Pasal 29 PP 36.
"Jadi yang dipermasalahkan di dunia usaha, bukan kenaikannya. Yang dipermasalahkan adalah
mekanismenya, yang diputuskan Pak Anies lewat keputusan gubernur kedua itu disayangkan
dan kaget, karena itu sudah di luar mekanisme waktu penetapan," ujar Adi.
109
