Page 115 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 115
Menurut dia, kondisi itu cukup aneh mengingat dilakukan pada akhir masa jabatan Anies
Baswedan di Jakarta.
Sebab, hal itu dinilai cukup gegabah karena dilakukan tanpa adanya kajian soal kenaikan UMP.
"Saya mempertanyakan niat baik revisi yang dilakukan Pak Anies ini. Jika memang sejak awal
Pemprov DKI ingin memperjuangkan keadilan untuk kaum buruh, mengapa revisi baru dilakukan
secara tergesa-gesa saat tekanan dari kelompok buruh memuncak?" jelasnya.
Menurut Sigit, Anies Baswedan bisa lebih awal merivisi UMP terhadap para buruh.
Dengan merivisi UMP sedari awal, pertanyaan tersebut tidak akan terlontar kepada
kepemimpinan Anies Baswedan.
"Seharusnya sejak awal Pemprov DKI bisa memperjuangkan kenaikan yang dianggap layak oleh
kawan-kawan buruh," imbuhnya.
Seperti diketahui, Anies Baswedan mengeklaim revisi kenaikan UMP 2022 dari semula 0,8 persen
menjadi 5,1 persen itu menggunakan tiga dasar hukum terkait dengan kekhususan Jakarta
sebagai daerah ibu kota. (.
114
