Page 114 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 114

Judul               Revisi UMP Jakarta 2022, Anies Baswedan Dapat Pertanyaan Serius
                Nama Media          genpi.co
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.genpi.co/berita/157089/revisi-ump-jakarta-2022-anies-
                                    baswedan-dapat-pertanyaan-serius
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-29 19:20:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - Sigit Widodo (Juru Bicara DPP PSI) Yang jelas revisi UMP yang dilakukan oleh Pak Anies
              mengabaikan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

              negative  -  Sigit  Widodo  (Juru  Bicara  DPP  PSI)  Saya  mempertanyakan  niat  baik  revisi  yang
              dilakukan Pak Anies ini. Jika memang sejak awal Pemprov DKI ingin memperjuangkan keadilan
              untuk  kaum  buruh,  mengapa  revisi  baru  dilakukan  secara  tergesa-gesa  saat  tekanan  dari
              kelompok buruh memuncak?
              neutral  -  Sigit  Widodo  (Juru  Bicara  DPP  PSI)  Seharusnya  sejak  awal  Pemprov  DKI  bisa
              memperjuangkan kenaikan yang dianggap layak oleh kawan-kawan buruh



              Ringkasan

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  kembali  mendapat  sorotan  usai  merivisi  UMP  (Upah
              Minumum Provinsi) 2022 di wilayahnya. Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo menilai Gubernur Anies
              Baswedan tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 sebagai dasar hukum revisi
              kenaikan UMP.



              REVISI UMP JAKARTA 2022, ANIES BASWEDAN DAPAT PERTANYAAN SERIUS

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  kembali  mendapat  sorotan  usai  merivisi  UMP  (Upah
              Minumum Provinsi) 2022 di wilayahnya.

              Juru  Bicara  DPP  PSI  Sigit  Widodo  menilai  Gubernur  Anies  Baswedan  tidak  menggunakan
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 sebagai dasar hukum revisi kenaikan UMP.

              "Yang jelas revisi UMP yang dilakukan oleh Pak Anies mengabaikan PP 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan," ujar Sigit kepada GenPI.co dari Jakarta (29/12).



                                                           113
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119