Page 146 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 146

dilakukan  Kementerian  Ketenagakerjaan.  Ada  tiga  poin  kesepakatan  dalam  mediasi  yang
              berlangsung hingga Selasa 28 Desember 2021.
              " Menghabiskan waktu dan energi cukup banyak, tapi Alhamdulillah berhasil dengan tercapainya
              kesepakatan,"  ucap  Dirjen  PHI  dan  Jamsos  Kemnaker,  Indah  Anggoro  Putri,  dikutip  dari
              merdeka.com.

              Dalam kesepakatan pertama, kedua pihak sepakat untuk memperbaiki kualitas komunikasi dan
              dialog ke arah yang lebih konstruktif dan produktif. Menurut Indah, poin pertama sangat penting.

              " Komunikasinya akan diperbaiki, mengedepankan dialog, bukan aksi-aksi yang merugikan kedua
              belah pihak, apalagi merugikan masyarakat," ucap Indah.

              Kesepakatan itu sekaligus membatalkan rencana mogok nasional yang sedianya digelar mulai
              hari ini, Rabu 29 Desember 2021. Menurut Indah, Direksi Pertamina akan membuka seluas-
              luasnya kanal komunikasi dengan para pekerja yang diwakili oleh pengurus FSPPB.

              " Jadi, besok --hari ini-- tidak ada lagi mogok nasional oleh seluruh pekerja karyawan Pertamina
              dengan terwujudnya perjanjian kesepakatan ini," ucapnya.

              Kesepatan ke dua, soal penyesuaian upah, mengingat sejak 2020 seluruh pekerja Pertamina
              tidak mengalami kenaikan gaji. Menurut Indah, Direksi Pertamina akan melakukan penyesuaian
              gaji yang disepakati kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Anggaran
              Perusahaan  (RKAP),  Kemenaker  akan  memfasilitasi  dan  memonitor  pelaksanaan  dari
              kesepakatan  tentang  penyesuaian  gaji  tersebut.  "  Penyesuaian  gaji  2021  dan  2022  akan
              diwujudkan,  diimplementasikan  kepada  seluruh pekerja  Pertamina  tahun  depan  bulan  April,"
              tutur Indah.

              Sementara,  kesepakatan  ke  tiga,  memberikan  kebebasan  FSPPB  dalam  mengekspresikan
              keinginannya dengan tetap mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

              " Jika ada friksi atau beda pandangan dalam komunikasi antara Serikat Pekerja dengan Direksi
              Pertamina, maka Kemnaker siap hadir memfasilitasi kedua belah pihak," terang Indah.

































                                                           145
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151