Page 176 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 176
Ketua Ombudsman RI Mokh Najih mengatakan, penilaian juga dilakukan untuk perbaikan dan
penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah malaadministrasi. Penilaian
dilaksanakan oleh internal Ombudsman yang melibatkan perwakilan di seluruh Indonesia.
"Ruang lingkup penilaian meliputi kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap
pemenuhan standar pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik," ujar Najih dalam Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik
Tahun 2021 Ombudsman, Rabu (29/12).
Dia menjelaskan, objek penilaian meliputi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Pusat, Pemprov,
Pemkab, dan Pemkot. Adapun hasil penilaian dikategorikan ke dalam 3 zonasi yaitu zonasi hijau
dengan predikat kepatuhan tinggi, zonasi kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan zonasi
merah dengan predikat kepatuhan rendah "Menurut data hasil penilaian dari 2015 sampai 2019
menunjukkan fluktuasi cenderung membaik dari waktu ke waktu. Pada 2021 penilaian kepatuhan
pertama kali dilaksanakan terhadap 587 instansi dengan rincian 24 kementerian 15 lembaga 34
pemprov, 416 pemkab, dan 98 pemkot dengan objek survei layanan," jelasnya.
Berikut daftar Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Kota dengan nilai pelayanan publik
tertinggi: Kategori Kementerian: Peringkat I Kementerian Luar Negeri 96,87 Peringkat II
Kementerian Keuangan 90,33 Peringkat III Kemenhub 89,96 Peringkat IV Kemendikbud Ristek
89,39 Peringkat V Kementerian Ketenagakerjaan 88,42 Kategori Lembaga Pemerintah: Peringkat
I Badan POM 95,30 Peringkat II Konsil Kedokteran Indonesia 92,55 Peringkat III Lembaga
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan 89,79 Peringkat IV Badan Tenaga nuklir Nasional 88,92
Peringkat V Badan Standardisasi Nasional 88,57 Kategori Pemerintah Provinsi: Peringkat I
Pemprov Riau 98,12 Peringkat II Pemprov Kalimantan Barat 97,37 Peringkat III Pemprov DI
Yogyakarta 97,05 Peringkat IV Pemprov Bengkulu 91,91 Peringkat V Pemprov Bangka Belitung
91,86 Kategori Pemerintah Kota: Peringkat I Pemkot Balikpapan 99,25 Peringkat II Pemkot
Pontianak 98,78 Peringkat III Pemkot Bima 97,50 Peringkat IV Pemkot Bekasi 91,67 Peringkat V
Pemkot Blitar 91,45 Kategori Pemerintah Kabupaten: Peringkat I Pemkab Kampar 99,70
Peringkat II Pemkab Deli Serdang 98,90 Peringkat III Pemkab Rokan Hilir 98,90
175
