Page 177 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 177

Judul               Kemnaker Nilai Revisi UMP yang Dilakukan Anies Bikin Polemik
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211229092734-92-
                                    739906/kemnaker-nilai-revisi-ump-yang-dilakukan-anies-bikin-polemik
                Jurnalis            Rabu, 29 Dec 2021 13:07 WIB
                Tanggal             2021-12-29 13:07:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Chairul Fadly (Kepala Biro Humas Kemnaker) Dapat kami sampaikan bahwa penetapan
              upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat,
              seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta

              neutral - Chairul Fadly (Kepala Biro Humas Kemnaker) Dinas Ketenagakerjaan wajib memberikan
              pemahaman  kepada  pengusaha  dan  pekerja  bahwa  upah  minimum  (UMP  dan  UMK)  adalah
              safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan
              negative - Chairul Fadly (Kepala Biro Humas Kemnaker) Jika terbukti terdapat kesalahan maka
              untuk  selanjutnya  digunakan  oleh  pemerintah  menegakkan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan
              peraturan perundang-undangan



              Ringkasan
              Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengatakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
              Baswedan merevisi upah minimum provinsi ( UMP ) tahun depan menuai polemik di masyarakat.
              Hal ini karena perhitungan UMP tak sesuai dengan aturan yang berlaku.



              KEMNAKER NILAI REVISI UMP YANG DILAKUKAN ANIES BIKIN POLEMIK

              Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengatakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies
              Baswedan merevisi upah minimum provinsi ( UMP ) tahun depan menuai polemik di masyarakat.
              Hal ini karena perhitungan UMP tak sesuai dengan aturan yang berlaku.

              "Dapat kami sampaikan bahwa penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku
              akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta," kata
              Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/12).




                                                           176
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182