Page 178 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 178
Saat ini, formula perhitungan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Chairul menyatakan aturan itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan
pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Merespons hal itu, Kemnaker berencana memfasilitasi perbedaan pandangan mengenai UMP DKI
Jakarta 2022. Pemerintah, katanya, akan mengedepankan unsur pembinaan.
Kemnaker juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dinas
Ketenagakerjaan Daerah, hingga Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawal pembinaan
implementasi pengupahan.
"Dinas Ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja bahwa
upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang
bekerja kurang dari 12 bulan," ujarnya.
Bagi tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, maka upah yang diberlakukan harus
disesuaikan dengan ketentuan struktur dan skala upah (SUSU).
Chairul menjelaskan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembinaan
teknis aturan pengupahan tersebut. Jika tak membuahkan hasil, Kemnaker akan melakukan
pemeriksaan reguler hingga investigasi khusus untuk mencari tahu kesalahan dalam pelaksanaan
aturan itu.
"Jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Chairul.
Sebelumnya, Anies merevisi kenaikan UMP 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen. Anies
mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi versi Bank Indonesia (BI) tahun depan yang
sebesar 4,7 persen sampai 5,5 persen dan inflasi terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).
177
